Searching...
Tuesday, April 22, 2014

POTRET PENDIDIKAN DI PAPUA BARAT

9:13 PM






Quote:
Hijaunya alam dan kepulauan di Papua pasti membuat para wisatawan terkagum-kagum. Tapi lebih dari itu, rupanya pendidikan di sana masih berbanding 180 derajat dengan pendidikan di kota-kota lainnya. Sedih, miris, dan prihatin.

Pendidikan bermutu semakin jauh dari kelompok miskin, situasi inilah sedang dialami oleh warga pedalaman Papua Barat. Mereka masih sulit mengakses pendidikan.

Sejak pendidikan menjadi komoditi yang diperdagangkan dan lembaga pendidikan beralih fungsi dari lembaga sosial menjadi lembaga komersial, pendidikan yang bermutu semakin jauh dari jangkauan kelompok miskin. Kian mahalnya biaya pendidikan membuat keluarga miskin seringkali harus menyerah meski anak-anak mereka berprestasi.

Bahkan sekadar bermimpi dapat menyekolahkan anak hanya setingkat SMA saja mereka tak berani lagi. Anak-anak pun mereka paksa untuk menanggalkan mimpi sejak dini.

Ketika mengunjungi kampung-kampung di Kabupaten Maybrat, Propinsi Papua Barat, menyaksikan sendiri bagaimana kondisi sekolah dasar di sana. Tampak, pemandangan dari kondisi sekolah SD di sana adalah fenomena bahwa sekolah mereka ditelantarkan.

Memang di negeri ini tengah berlangsung proses kemiskinan yang jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan. Dulu meskipun miskin, orang tua dan anak-anak dari keluarga miskin masih berani bermimpi. Sebab dulu masih terbuka peluang bagi anak-anak keluarga miskin untuk mewujudkan mimpinya.

Tidak heran kalau dulu banyak anak dari keluarga miskin berhasil meraih pendidikan tinggi. Tapi sekarang sekadar bermimpi bisa menyekolahkan anak sampai SMA saja mereka sudah tidak berani. Realitas di sekeliling mereka mengajarkan anak-anak miskin yang nekat menerobos masuk ke jenjang SMA berakhir dengan putus sekolah.

Kabupaten Maybrat terletak di bagian selatan Kota Sorong, butuh waktu 5-10 jam perjalanan ke wilayah ini. Kabupaten Maybrat merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan. Fasilitas publik sangat terbatas seperti transportasi, listrik, fasilitas kesehatan juga pendidikan. Bahkan di beberapa tempat tidak tersedia signal handphone.

Ironisnya Kabupaten Maybrat memiliki kekayaan alam yang luar biasa namun kekayaan alam itu dikuasai korporasi. Warga lokal tetap hidup miskin dan menjadi penonton proses pengerukan kekayaan alamnya.

Terbukti ketika mengunjunggi beberapa sekolah di beberapa kampung mendapatkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Berikut adalah sedikit gambaran tentang kondisi sekolah dasar di Kabupaten Maybrat.
Spoiler for JALUR PERJALAN:


Quote:SD di Kampung Seiya

Sekolah dasar di kampung ini sudah berjalan sejak 1952, bersamaan dengan berdirinya kampung Seiya. SD yang dibangun oleh Belanda ini biaya operasionalnya dulu juga disubsidi oleh Belanda.

Sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah dasar bagi lebih dari 134 KK dan 459 warga kampung Seiya. Warga di kampung ini mengaku, SD di kampung mereka sudah mencetak banyak lulusan yang menjadi sarjana.

sayangnya kualitas pendidikan di SD ini semakin lama semakin merosot, justru setelah berada dalam pengelolaan pemerintah RI. Sejak 2001 proses belajar mengajar di sekolah ini tersendat.

Bahkan dari tahun 2005 sampai 2010 proses belajar mengajar praktis terhenti karena tidak ada guru. Hanya ada kepala sekolah yang merangkap sebagai guru. Guru yang hanya satu ini pun sudah lama tidak hadir. Proses belajar mengajar macet dan siswanya terlantar.

Sekitar 30 anak yang tengah menempuh pendidikan di SD itu akhirnya putus sekolah. Hanya ada 3 anak di kelas 6 yang masih terus bersekolah karena orang tua memindahkan mereka ke SD di kampung lain. Kondisi ini membuat kepala kampung mendatangi bupati, dinas pendidikan dan uskup (kepala gereja setempat).

Pada tahun 2010, proses belajar mengajar di SD ini mulai berjalan kembali setelah seorang pastur (rohaniwan Katolik) sukarela menjadi kepala sekolah. Lalu mengajar di sekolah itu bersama seorang guru honorer. Namun gaji guru honorer ini pun tersendat.

6 bulan berturut-turut guru honorer mengajar tanpa gaji. Demi menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, masyarakat akhirnya bergotong royong mengumpulkan uang untuk membayar gaji guru honorer.

Selain ketiadaan guru, masalah lain yang dihadapi sekolah ini adalah ruang kelas dan buku. Rombongan belajarnya ada 6. Tetapi ruang kelasnya hanya ada 3. Jadi satu kelas dipakai untuk 2 rombongan belajar. Kantor guru pun tidak ada. Selain itu juga tidak ada buku paket untuk siswa. Bahkan buku pegangan untuk guru pun tidak ada.

Kampung Seiya sendiri adalah kampung terjauh di Distrik Mare, berjarak 30 Km dari Kampung Sire. Jarak tempuh yang jauh dan minimnya sarana prasarana sekolah, serta minimnya fasilitas untuk guru, membuat guru tidak betah mengajar di kampung ini.

Ini yang membuat proses belajar mengajar di SD Seiya berjalan seadanya. Para orang tua di kampung ini merasa jadi korban pemerintah yang kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan dasar. Ada orang tua yang mengaku anaknya baru bisa masuk SMP setelah berumur 15 tahun.

Ketiadaan guru dan tersendatnya proses belajar mengajar membuat anaknya terlambat masuk SD. Setelah lulus SMP anaknya memutuskan untuk tidak melanjutkan ke SMA. Ia malu karena umurnya sudah lewat.
Spoiler for SD SEIYA:


Quote:SD di Kampung Sun

Tahun 1999-2000 Kampung Sun mulai berdiri dan sejak saat itu pula berdiri sekolah dasar darurat yang dibuat warga dari bilik bambu. Meski sudah dibangun sejak tahun 2000, namun proses belajar mengajar baru berjalan tahun 2001.

Waktu itu hanya ada satu guru yang mengajar. Tapi kemudian guru ini dipindahkan. Tahun 2002-2008 pendidikan berjalan tersendat. Pada akhirnya berhenti karena tidak ada guru. Masyarakat kemudian pergi ke Sorong Selatan menghadap dinas pendidikan. Mereka bicara soal pendidikan di kampung mereka.

Pada tahun 2007 masyarakat berswadaya untuk membangun ruang kelas, mengganti bilik bambu menjadi bangunan permanen. Tahun 2008 bangunan sekolah berhasil diselesaikan. Setelah ruang kelas berdiri, masyarakat menghadap dinas pendidikan agar sekolah mereka diberi tenaga guru. Tahun 2009 ada tenaga guru yang ditempatkan di kampung ini.

Sebelum ada tenaga guru tetap, siswa di SD ini diajar oleh seorang warga kampung yang secara sukarela mengajar anak-anak. Tenaga sukarela ini mengajar dari tahun 2007-2009. Tahun 2009 guru sukarela ini berhenti mengajar karena diangkat PNS dan ditempatkan di kecamatan lain.

SD di kampung ini sebelumnya hanya menyelenggarakan pendidikan sampai kelas 3. Untuk melanjutkan ke kelas yang lebih tinggi mereka harus pergi ke SD induk yang yang ada di ibukota Distrik. Namun sejak 2008-2009, SD ini mulai menyelenggarakan pendidikan untuk siswa kelas 4 dan 5. Kelas 6 baru dibuka pada tahun 2010.

Sekarang ada 2 guru di SD ini. Satu guru merangkap sebagai kepala sekolah. Meski sudah ada 2 guru tetap, tetapi proses belajar mengajar belum juga berjalan lancar.

Kehadiran guru masih menjadi masalah. Warga mengaku, dalam satu tahun hanya 3-4 bulan saja guru hadir mengajar. Selebihnya, guru pergi ke kota dan meninggalkan sekolah, entah untuk urusan dinas atau urusan keluarga.

Selain kehadiran guru, buku juga jadi masalah. Buku paket untuk murid dan buku pegangan untuk guru sangat tidak memadai. Baik dari segi kurikulum, keutuhan kondisi buku maupun jumlahnya. Meski guru sering tidak hadir dan buku tidak cukup tersedia, anehnya saat ujian nasional siswa di SD ini lulus 100 persen.

Padahal anak-anak menghadapi ujian nasional tanpa persiapan belajar karena guru tidak ada dan buku juga tidak ada. Guru baru datang beberapa hari menjelang pelaksanaan ujian. Masyarakat dibuat tidak mengerti dengan kelulusan yang 100 persen ini.

Rendahnya kualitas pendidikan dasar di sini membuat anak-anak dari Kampung Sun yang melanjutkan SMP di Kota Sorong. seringkali merasa minder karena pelajaran mereka tertinggal jauh dari anak-anak kota. Rasa minder ini seringkali juga membuat anak-anak dari kampung ini memutuskan untuk meninggalkan sekolah.

Mereka merasa kesulitan untuk mengejar pelajaran yang tertinggal dengan siswa yang bersekolah di kota. Kondisi ini sangat di ngkan mengingat anak-anak kampung itu sebenarnya pintar. Tapi karena proses belajar mengajar di SD tidak lancar, akhirnya mereka yang jadi korban.


Quote:SD di Kampung Mosun

SD di kampung ini kondisinya lebih baik daripada SD di 2 kampung tadi. Ada 4 tenaga guru yang mengajar di sana, terdiri dari kepala sekolah, 2 guru tetap dan satu guru honorer. Kepala sekolah dan guru semuanya asli anak kampung setempat. Ruang kelas juga ada 6, jadi setiap rombongan belajar menempati satu ruang kelas.

Meski sudah ada 4 tenaga guru, tapi tetap saja guru dirasa kurang. Kepala sekolah sendiri mengajar 3 kelas, kelas 1,2 dan 3. Itulah mengapa ruangan di kelas 1,2 dan 3 dibuat tanpa sekat. Dengan cara demikian, guru bisa dengan mudah mengawasi dan pergi dari satu kelas ke kelas yang lain.

Berbeda dengan 2 SD yang terdahulu, kepala sekolah di SD ini lebih punya komitmen dan dedikasi terhadap pendidikan. Ini yang membuat kepala sekolah mengambil tanggung jawab untuk mengajar kelas 1,2 dan 3 yang menurutnya lebih butuh perhatian. Dengan mengambil 3 kelas pertama, kepala sekolah di SD ini punya target. Siswa yang duduk di kelas 4 sudah lancar membaca.

Meskipun jumlah guru relatif mencukupi dibandingkan SD di 2 kampung lainnya. Bukan berarti tidak ada lagi masalah di SD ini. Seperti 2 SD sebelumnya, SD di sini juga menghadapi kendala ketiadaan buku paket untuk para siswa. Sebenarnya ada dana BOS yang bisa dipakai untuk beli buku.

Namun pada kenyataannya dana BOS tidak mencukupi untuk beli buku. Pemberian dana BOS itu sendiri tidak memperhitungkan besarnya transportasi untuk pembelian perlengkapan belajar mengajar. Padahal membeli perlengkapan itu harus ke kota dan biaya transportasi mahal sekali. Sekali jalan Rp 350.000.

Guru SD tidak mendapatkan fasilitas transportasi yang memudahkannya dalam menjalankan tugas. Sementara dalam dana BOS juga tidak ada komponen untuk membiayai transportasi guru untuk keperluan dinas. Jadi kalau ada keperluan dinas di kabupaten, guru harus membiayai sendiri transportasinya.

Sebelum ada dana BOS, kepala sekolah, guru dan masyarakat di kampung ini bergotong royong membayar guru honorer. Bahkan kepala sekolah dan guru di SD ini secara sukarela menyerahkan gajinya Rp 50.000�Rp 100.000 setiap bulan untuk membayar gaji guru honorer.

Padahal gaji kepala sekolah hanya Rp 2 juta dan setelah dipotong macam-macam. Setiap bulan gajinya tinggal tersisa Rp 1 juta untuk membiayai hidup keluarganya. Tingkat kesejahteraan guru SD sangat rendah.

Selain gaji yang tidak mencukupi, sudah 11 bulan lebih guru belum terima jatah beras, uang lauk pauk dan insentif. Tidak heran kalau guru juga harus berkebun dan mencari tambahan penghasilan guna menutupi kekurangan. Fasilitas untuk tempat tinggal guru juga tidak ada. Para guru masih numpang tinggal pada warga.
Spoiler for SD MOSUN:


Quote:SD di Kampung Konja

Sekolah Dasar di kampung ini sudah berjalan sejak tahun 1961. Hanya saja SD ini baru menyelenggarakan pendidikan untuk kelas 5 dan 6 tahun tahun 2005/2006. Sebelumnya hanya ada kelas 1 sampai kelas 4 karena sekolah ini statusnya masih SD basis, yang menyelenggarakan pendidikan hanya sampai kelas 4. Untuk melanjutkan ke kelas 5 dan 6 murid SD ini harus pergi ke SD induk yang ada di Ayawasi.

Sejauh ini proses belajar mengajar berjalan lancar karena tenaga guru lebih banyak daripada di SD lainnya. Ada 6 guru, termasuk kepala sekolah yang berstatus PNS. Selain guru tetap, ada juga guru relawan yang mengajar tanpa dibayar.

Bahkan di sini ada guru relawan yang sudah 10 tahun mengajar. Guru yang mengajar di SD ini adalah juga warga kampung setempat. Karena itulah sekolah di sini tidak punya masalah dengan mangkirnya guru. Sebab para guru yang mengajar di sekolah ini punya komitmen dan dedikasi tinggi terhadap pendidikan di kampung mereka. Mereka punya prinsip, mengajar di sekolah kampung seperti membangun kampung sendiri.

Terkait dengan tenaga guru, masalah yang dihadapi SD di kampung ini bukanlah ketiadaan atau ketidakhadiran guru. Tetapi usia para guru yang sudah mendekati pensiun. Padahal sampai sekarang belum ada tenaga guru muda yang diharapkan dapat menggantikan mereka.

Selain itu, fasilitas bagi para guru juga minim. Para guru belum punya rumah. Mereka masih tinggal menumpang di rumah-rumah warga. Kesejahteraan guru sangat rendah, sehingga guru terpaksa harus berkebun untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.

Sama seperti di SD lainnya, listrik tidak ada. Demikian juga dengan buku-buku yang menunjang kelancaran belajar mengajar. Buku paket yang ada sudah kadaluwarsa, tidak sesuai lagi dengan kurikulum yang berlaku. Kurikulum sudah beberapa kali berubah, sementara buku pegangan guru dan buku paket untuk murid dari dulu belum juga diganti.

Relatif lancarnya proses belajar mengajar di sini tidak terlepas dari peran masyarakat yang aktif mendukung kelancaran proses belajar mengajar. Dukungan masyarakat terhadap pendidikan dasar diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti swadaya menambah ruang kelas, pengadaan mebel (kursi dan bangku), pengadaan buku pelajaran untuk siswa.

Kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, bisa jadi proses belajar mengajar juga akan tersendat seperti yang terjadi pada SD di kampung lain. Mengingat dana BOS tidak mencukupi untuk membiayai operasional sekolah.

Bayangkan saja pada tahun 2008 pemerintah memberikan bangku sekolah untuk SD di sini tanpa dilengkapi dengan kursi. Anak-anak pergi ke sekolah dengan membawa kursi sendiri. Kondisi ini membuat masyarakat bergotong royong membeli kursi untuk sekolah.

Demikian juga dengan buku. Dengan dana BOS, sekolah hanya bisa membeli dua buku. Buku lainnya dibeli dari dana yang dikumpulkan oleh masyarakat. Bahkan pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah pun dibiayai oleh masyarakat. Untuk mendapatkan dana bagi sekolah di kampung mereka, masyarakat memutuskan untuk membuat lelang hasil buruan. Menarik sumbangan sukarela dari warga masyarakat yang bukan orang tua murid dan menarik sumbangan wajib dari para orang tua murid.

Meski hanya sedikit yang paparkan, namun yang sedikit ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi sekolah dasar di pedalaman Papua. Sebab meskipun ragam masalah yang dihadapi sekolah-sekolah di pedalaman Papua berbeda-beda, namun perbedaan itu punya akar yang sama. Yaitu miskinnya komitmen pemerintah terhadap kualitas pendidikan dasar di pedalaman. Semangat anak-anak untuk belajar dan animo masyarakat terhadap pendidikan seperti bertepuk sebelah tangan.

Kita tidak bisa menutup mata terhadap kondisi pendidikan dasar bagi anak-anak di daerah pedalaman. Anak-anak di pedalaman itu butuh dukungan dan solidaritas kita. Kita bisa berbuat sesuatu bagi mereka. Kami sendiri juga tidak akan menutup mata. Kami tengah berupaya melakukan sesuatu untuk mereka.


Spoiler for PERTANYAAN:


Spoiler for :


dan

0 comments: